Gerak Cepat Komisi III DPRD Wajo, Proyek Terhenti Dipastikan Lanjut dan Segera Dikerjakan
Font Terkecil
Font Terbesar
SULSELINFO.net WAJO – Kabar baik datang dari Komisi III DPRD Kabupaten Wajo. Proyek penanganan kawasan kumuh di wilayah Wiringtappareng, Kecamatan Tempe, yang sebelumnya sempat bermasalah, dipastikan akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026.
Kepastian ini diperoleh setelah Komisi III DPRD Wajo melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi III, Kamis (2/4/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki, bersama sejumlah anggota di antaranya Taqwa Gaffar, Andi Yusri, H. Samsuddin, Andi Sumange Alam, H Sudirman Meru, Feri Saputra, Arga Prasetya, dan H Irfan Saputra. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai BP3KP Sulawesi III, Bakhtiar.
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa proyek yang sebelumnya terhenti akibat pemutusan kontrak kini telah melalui proses audit. Hasilnya, proyek tersebut akan dievaluasi dan segera dilanjutkan kembali pada tahun ini.
“Proyek yang kemarin bermasalah sudah diaudit dan akan segera dikerjakan kembali tahun ini,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki.
Untuk melanjutkan pembangunan tersebut, BP3KP telah menyiapkan anggaran kurang lebih sebesar Rp6 miliar. Dana ini akan digunakan untuk menuntaskan penanganan kawasan kumuh di Wiringtappareng yang menjadi salah satu prioritas penataan kawasan permukiman di Kabupaten Wajo.
Lebih lanjut, Andi Bayuni memastikan bahwa proses lanjutan proyek tidak akan berlarut-larut. Targetnya, kegiatan fisik sudah mulai berjalan paling lambat pada awal Juli 2026.“Paling lambat awal Juli sudah ada kegiatan di lapangan,” ungkap Andi Bayuni usai kunjungan.
Langkah ini menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya warga di Kecamatan Tempe, yang telah lama menantikan kelanjutan proyek tersebut. Selain meningkatkan kualitas lingkungan, program ini diharapkan mampu mendorong perbaikan infrastruktur kawasan serta mendukung penataan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan.(Humas DPRD Wajo)
