BREAKING NEWS

Kapolres Maros Baru Didesak Tuntaskan Dugaan Tambang Ilegal dan Mafia BBM Subsidi


SULSEINFO.NET 
 MAROS  Pergantian pimpinan di Kepolisian Resor (Polres) Maros di sambut dengan "kado"   istimewa dari kalangan aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Isu krusial mengenai penegakan hukum dan kelestarian lingkungan hidup langsung menjadi tantangan terbuka yang menanti langkah tegas dari Kapolres Maros yang baru bertugas.

Sorotan tajam tersebut salah satunya datang dari Sekretaris Jenderal LSM PEKAN 21, Amir Kadir, S.H. Ia secara eksplisit menyoroti maraknya aktivitas dugaan tambang galian C ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Maros dan mafia BBM subsidi tanpa tersentuh hukum secara optimal.

Amir Kadir, menegaskan bahwa :  "kritik dan desakan yang di layangkan pihaknya sama sekali tidak bermaksud untuk menghambat roda perekonomian ataupun iklim investasi di daerah Butta Salewangang dan sekitarnya. Namun, keberadaan usaha tambang tanpa izin resmi di nilai sangat merugikan negara, merusak ekosistem lingkungan, dan mengancam keselamatan warga sekitar".

"Kritik bukan untuk menghindari investasi, tapi untuk memastikan usaha berjalan sesuai hukum dan melindungi hak masyarakat," tegas, Amir Kadir, S.H.

Amir menambahkan :  keberadaan galian C tak berizin acap kali memicu kerusakan infrastruktur jalan akibat lalu lalang armada berbeban berat, potensi bencana alam seperti tanah longsor, hingga hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi resmi. Begitu pula dengan mafia-mafia BBM subsidi yang sering meresahkan masyarakat kabupaten Maros.

Penanganan aktivitas tambang ilegal dan praktik BBM bersubsidi menjadi ujian krusial pertama bagi Kapolres Maros yang baru untuk membuktikan komitmen integritas serta keberaniannya dalam menguatkan supremasi hukum di wilayah hukum Kabupaten Maros Sulsel.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret dan tindakan tegas dari jajaran Polres Maros, mulai dari penertiban lokasi tambang nakal, penyegelan alat berat, mafia BBM bersubsidi, hingga penindakan tegas terhadap para aktor intelektual serta pihak-pihak yang membekingi praktik penambangan liar dan mafia BBM subsidi tersebut.

Publik berharap kepemimpinan anyar di Korps Bhayangkara kabupaten Maros sulsel ini mampu menghadirkan angin segar penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan demi melindungi hak-hak masyarakat serta kelestarian alam Maros.


Adamin Daud