DPRD Wajo Terima Aspirasi PMII, Enam Tuntutan Strategis Siap Dibawa ke DPR RI

SULSELINFO.net WAJO -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menerima aspirasi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Wajo, Senin (22/6/2026).

Aksi yang berlangsung tertib tersebut diterima langsung Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Merly Iswita, H. Andi Muh. Rasyadi, serta sejumlah anggota DPRD Wajo.

Sebelum berdialog dengan anggota dan pimpinan DPRD, massa PMII sempat menggelar orasi di halaman depan gedung DPRD Wajo dengan membentangkan spanduk. Mahasiswa silih berganti menyuarakan sejumlah isu yang dinilai penting untuk mendapat perhatian pemerintah.

Ketua PC PMII Wajo, Yusril Asmar, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu dievaluasi demi kepentingan masyarakat luas.

"Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Yusril di hadapan anggota dan pimpinan DPRD Wajo.

Ada enam poin tuntutan yang mencakup berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa, diantaranya;

PMII mendorong pemerintah untuk tetap berpegang pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam mengelola sumber daya dan perekonomian nasional secara berdaulat. Selain itu, mereka juga menilai perlunya langkah-langkah strategis guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Mahasiswa juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). "Kami menilai KDMP perlu dikaji kembali karena berpotensi menambah beban APBN dan dapat memengaruhi pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di desa," ungkap Yusril.

Selain itu, PMII meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program-program yang dijalankan benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

"BGN perlu di-reset dan dievaluasi secara total. Sebab masih terdapat pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan program tersebut," lanjutnya.

Tak hanya menyoroti kebijakan nasional, mahasiswa juga menyampaikan perhatian terhadap nasib para tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan PPPK paruh waktu yang dinilai masih menghadapi persoalan kesejahteraan.

"Masih banyak guru honorer maupun PPPK paruh waktu yang menerima penghasilan jauh dari kata layak. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius pemerintah,"* tambahnya.

PMII Wajo berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Wajo Firmansyah Perkesi menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa secara terbuka dan demokratis.

"Apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi adik-adik mahasiswa akan segera kami tindak lanjuti secara kelembagaan. Karena sebagian besar kewenangannya berada di pemerintah pusat, aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan," kata Firmansyah.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Wajo selalu membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan memastikan suara rakyat dapat tersalurkan melalui jalur yang tepat.

Aksi tersebut pun ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan PMII kepada pimpinan DPRD Wajo sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat. (Humas DPRD Wajo)